ULAH LICIK PENGEMBANG APARTEMEN CEMPAKA MAS

ULAH LICIK PENGEMBANG APRT CEMPAKA MAS

DENGAN DIKELUARKANNYA surat keputusan dari KADIS(KETUA DINAS PERUMAHAN) SANGAT MERUGIKAN WARGA(PENGHUNI PEMILIK) APRT CEMPAKA MAS.INI BUKTI MURKA WARGA AKAN APARAT YG DI TUGASKAN OLEH PENGEMBANG

Iklan

Penjelasan Terkait Kasus Pendholiman oleh Duta Pertiwi dan Bisnis Ilegal Selaku Pengelola Rusun Graha Cempaka Mas

Dear all,

Tolong jelaskan ke teman-2 POLRI yang karena tugas dan jabatannya terkait dengan kasus pendholiman oleh Duta Pertiwi (Duper) dan Bisnis Illegal selaku Pengelola RUSUN Graha Cempaka Mas (GCM).

A. Pokok Persoalan.
1. Legal Standing Keberadaan Duper sebagai Pengelola GCM.
a. UU No.20/ 2011 Pasal 75.
(2) Dalam hal PPPSRS telah terbentuk, pelaku pembangunan segera menyerahkan pengelolaan benda bersama, bagian bersama, dan tanah bersama kepada PPPSRS.
(3) PPPSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban mengurus kepentingan para pemilik dan penghuni yang berkaitan dengan pengelolaan kepemilikan benda bersama, bagian bersama, tanah bersama, dan penghunian.
(4) PPPSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk atau menunjuk pengelola.

b. Artinya, keberadaan Duper sebagai Pengelola GCM adalah karena KONTRAK antara PPPSRS GCM yang diwakili Pengurus PPPSRS GCM dengan Duper. Kontrak terakhir adalah antara Pengurus PPPSRS GCM pimpinan Agus Iskandar pada bulan Februari 2012.

2. Legal Standing Kepengurusan PPPSRS.
a. Pengurus PPPSRS DUPER.
Pengurus PPPSRS pimpinan Agus Iskandar pada hakekatnya adalah boneka bentukan Duper, untuk membikin alas hukum bagi Duper dalam menjalankan bisnis illegalnya. Terbukti sebagai wali amanah warga justru menjadikan warga sebagai SAPI PERAHAN, diantaranya:
– Menaikkan sepihak tarif IPL
– Menaikkan Tarif Listrik = 37 -57 %. Padahal Gardu, panel milik warga (Bagian Bersama), ID pelanggan dan Tagihan juga sdh atas nama PPPSRS selaku wali amanah warga.
– Menilep SINKING FUND.
– Menilep uang Jasa Parkir dan sewa BTS.
– Mengenakan PPN atas Air dan Listrik padahal negara tidak memungutnya.
– Dagang Air Hasil pengolahan limbah secara illegal.

Disamping itu DUPER hingga kini dibiarkan belum balik nama tanah bersama, padahal ia adalah perusahaan Tbk artinya aset warga GCM dihitung dalam menentukan harga SAHAM. Dan bisnis illegal lain-lainnya.
b. Pengurus PPPSRS versi warga.
– Melalui perjuangan panjang akhirnya Dinas Perumahan memfasilitasi pembentukan Pengurus baru, melalui RULB yg diselenggarakan pada September 2013.
C. Pengurus PPPSRS versi Duper menggugat eksistensi Pengurus PPPSRS versi warga (Hasil RULB).
– Artinya sejak gugatan didaftarkan di GCM ada 2 Pengurus PPPSRS.
– Majelis Hakim pada Desember 2014 memutuskan NO.
– Pengurus PPPSRS versi Duper mendaftarkan ulang gugatan baru di PN.
– Artinya kembali lagi di GCM ada 2 Pengurus PPPSRS.
C. Pengurus PPPSRS versi DUPER DEMISIONER demi hukum.
– AD ART PPPSRS GCM menentukan masa bakti kepengurusan = 3 thn.
– Untuk Pengurus PPPSRS versi DUPER (Pimp. Agus Iskandar) masa baktinya habis waktu pada 5 Peb 2015.
– Artinya demi hukum Kepengurusan PPPSRS VERSI DUPER sejak 5 Peb 2015 = DEMISIONER.

d. STATUS HUKUM KONTRAK DUPER sebagai PENGELOLA di RUSUN GCM.
– Dengan habis nya masa bakti Pengurus PPPSRS versi Duper, habis pula kontrak DUPER sebagai pengelola.
– Dari sisi hukum, karena kepengurusan PPPSRS versi Duper Demisioner demi hukum, maka KONTRAK KERJA DUPER sebagai Pengelola juga berakhir demi hukum pula.
– Kewenangan menunjuk PENGELOLA berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat 5 UU NO.20/2011 ada di PPPSRS. Dan satu-satunya PPPSRS yang saat ini ada di GCM adalah Pengurus PPPSRS versi warga hasil RULB yang difasilitasi Pemda DKI.
– Sangat di sayangkan Kadis Perumahan DKI yang baru malah menerbitkan surat pemberitahuan bahwa DUPER sebagai Pengelola GCM dan pembayaran IPL ke DUPER.
– Karena abuse of power, setelah memberi tahu ke jajaran pemerintah s.d tingkat Kementerian tidak ada respond, maka Pengurus PPPSRS mengajukan gugatan ke OMBUDSMAN.
– Komisi Ombudsman menegor Kadis untuk merevisi surat penunjukan DUPER dan Setoran IPL ke Duper yang dimaksudkan diatas.

B. KESIMPULAN.
1. Keberadaan Duper sejak 5 Peb 2015 sama sekali tidak mempunyai alas hukum apapun.
2. Karena kontrak DUPER dengan Pengurus PPPSRS bonekanya sudah selesai atau habis waktu dan Kepengurusan PPPSRS versi Duper itu sendiri sudah DEMISIONER.
3. Maka, status keberadaan DUPER sebagai Pengelola di GCM sama sekali tidak ada kaitan PROSES PERSIDANGAN GUGATAN PERDATA di PN JKT PUSAT dengan materi gugatan eksistensi Kepengurusan PPPSRS versi warga.
4. Lagi pula status surat kuasa penggugat (Pengurus PPPSRS VERSI DUPER) secara formil juga harus diperbaharui. Dan Pengurus PPPSRS versi warga yg digugat juga mustahil memperbaharui Surat Kuasa tersebut, karena dirinya justru yang digugat.

C. PENUTUP.
Dengan penjelasan ini diharapkan bisa meluruskan pendapat yang MENYESATKAN bahwa kontrak yang menempatkan STATUS HUKUM DUPER sebagai Pengelola Rusun GCM menunggu perkara yang dengan digugat di PN Jakarta Pusat, dengan pokok perkara eksistensi pengurus PPPSRS mempunyai kekuatan hukum tetap.
Karena perikatan dengan DUPER sebagai pengelola di GCM otomatis putus ketika yang memberi kontrak demisioner. Artinya dua pokok materi hukum yang berbeda tidak mungkin dikait-kaitkan.

Saurip Kadi

Perlawanan RAKYAT di Mulai Warga Rusun Graha Cempaka Mas MARAH dan Teraniaya

Ini bukti perlawanan rakyat. Bukan karena pemimpin. Tapi karena kesadaran keillahian, takut jadi hilang. Berani bela hak sendiri. Karena rakyat dipihak yang benar.

  1. Panel, Trafo dan Kabel milik kita. Bisa dilihat di akta jual beli dan Kep Gub DKI tentang pertelaan. Masuk sebagai BAGIAN BERSAMA.
  2. Pengurus PPPSRS boneka DUPER sejak 5 Peb 15 sudah demisioner. Kini tinggal 1 Pengurus PPPSRS yaitu hasil RULB yg difasilitasi oleh Pemda DKI.
  3. Nama ID pelanggan Listrik sudah balik nama dari DUTA PERTIWI ke PPPSRS selaku wali amanah.
  4. Sejak Okt 2013 Tagihan listrik dari PLN a.n. PPPSRS bukan lagi a.n DUPER.
  5. Sdh ada perjanjian di POLRES tgl 6 Prebuari 2014 yang intinya:
    • warga boleh pilih bayar ke PPPSRS maupun ke DUTA PERTIWI.
    • TIDAK BOLEH ADA SATPAM NON ORGANIK dikerahkan.
    • Uang yang dikumpul PPPSRS untuk membayar AIR dll. Sedang uang yg terkumpul di DUTA PERTIWI utk bayar listrik dll.
  6. Biang kerok adalah SURAT EDARAN dari Kadis Perumahan DKI no 492 terbit Maret 2015 yang menetapkan DUTA PERTIWI sebagai PENGELOLA dan warga membayar ke DUTA PERTIWI. MEMANG BUKAN PRODUK HUKUM. tapi ini dijadikan dasar oleh DUTA PERTIWI untuk mematikan listrik. Tindakan Mematikan Listrik INI MELAWAN HUKUM MELANGGAR UU NO.20/2011.
  7. Komisi OMBUDSMEN sudah menegor KADIS PERUMAHAN DKI utk MEREVISI.
  8. Tidak boleh menaikan Tarif Listrik Sepihak diluar ketentuan Negara, yang pada kenyataannya hal tersebut dilakukan oleh pihak Duta Pertiwi, dan ini melanggar Undang-undang ESDM
  9. Kok bisa Polri mengawal penjahat.

IMG-20150504-WA0011

Sumber: http://www.citizenjurnalism.com/2015/05/07/perlawanan-rakyat-di-mulai-warga-rusun-graha-cempaka-mas-marah-dan-teraniaya/