Perang Media

Berita benar itu berdasarkan fakta dan data yang lengkap, bukan karena rekayasa. Tunjukkan fakta dan datanya yang lengkap sehingga berita itu bisa diakui kebenarannya.

Boy Bernardi Diminta Tidak Berprasangka Adanya Aktor Intelektual dalam Kisruh GCM

Tribun Rakyat, 12 February 2014 – Oleh
Justiani Boy Justiani Boy

Jakarta, tribunrakyat.com – Juru Bicara Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Campuran (PPRSC) Justiani Liem menyayangkan pernyataan Wakil Ketua DPRD DKI, Boy Bernardi Sadikin (BBS) yang menyatakan adanya aktor intelektual yang bermain di dalam konflik antara warga, pengurus Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS) dan pengelola ITC Mangga Dua.

“Kasihan Boy perlu dikirimi tolak angin. Sayang sekali Boy sebagai wakil rakyat memiliki wawasan yang sempit dan tidak mengikuti perkembangan soal Rusun,” tegas Justiani di Jakarta, Selasa (11/2).

Dijelaskan Justiani, bahwa Kongres 18 Desember 2013 dengan Keynote Speaker Menkop UMKM sudah memutuskan solusi untuk menegakkan UU Rusun 20/2011, yakni pertama, pembentukan Koperasi Kelola Kawasan (K3) sehingga kawasan menjadi milik warga dan prinsip gotong royong dari oleh untuk warga. Berikutnya, lanjut Justiani, PPRS sebagai wali amanah warga adalah Nirlaba. Dan ketiga, penerapan sistem manajemen online sehingga warga bisa mengontrol pemasukan dan pengeluaran uang secara transparan dan real time.

Dalam Kongres itu juga dirumuskan oleh berbagai Instansi Pemerintah yang hadir seperti BPN, Kejaksaan Agung, Menkop UMKM, PLN, PDAM, Mendag, dll yang menyatakan siap mengawal PP Rusun agar berpihak ke warga dengan menambahkan beberapa poin. Poin yang dimaksud yaitu pertama agar warga bisa mengelola sendiri kawasan rusun. Kedua, apabila menunjuk pengelola maka perusahaan pengelola tidak boleh terafiliasi dan atau terkoneksi dengan pengembang (anti monopoli). Dan terakhir, peserta yang berhak hadir dalam RUTA harus pemilik atau penghuni yang mendapat kuasa dari pemilik dan kuasa tidak boleh diberikan kepada orang luar/non penghuni.

“Boy jelas-jelas tidak update bagaimana perkembangan telematika memungkinkan koperasi kelola kawasan dipantau oleh warga dari mana saja, kapan saja melalui pesan singkat (sms). Boy jangan berpikiran kotor seolah ada otak intelektual yang berkepentingan dana besar mengatasnamakan koperasi,” ungkap Istri Saurip Kadi ini.

Lebih lanjut, Justiani mengakui warga memiliki kesadaran akan menajemen modern yang transparan memakai sms, sehingga aliran dana bisa terpantau dengan transparan.

“Bisa pantau siapa saja yang sudah membayar dan uang dibayarkan kemana saja. Self control dari, oleh, dan untuk warga sehingga kawasan bukan lagi jadi sapi perahan pengembang,” terang dia.

Dengan pernyataan Boy tersebut, Justiani memastikan seluruh warga kawasan rusun tidak akan memilih kembali BBS sebagai wakil rakyat.

Wakil Ketua PPRSC GCM Mustad Sadiki menambahkan, bahwa Menteri Koperasi UMKM secara resmi ditugaskan oleh Presiden SBY agar menghentikan pendzaliman warga rusun dengan solusi cerdas.

“Dan dilaksanakan dengan menugaskan GCM sebagai percontohan,” tukasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI, Boy Bernardi Sadikin menduga adanya aktor intelektual yang bermain di dalam konflik antara warga, pengurus Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS) dan pengelola ITC Mangga Dua. Untuk itu, Dia meminta DPR dan Kapolri Jenderal Polisi Sutarman untuk tidak terjebak dalam permasalahan internal di apartemen dan rumah kantor di Ibukota.

Pasalnya, aktor intelektual tersebut berusaha menggiring masalah internal menjadi isu nasional yang sangat besar. Sehingga, DPR dan Kapolri diminta turun tangan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

“Persoalan warga ITC Mangga Dua cukup diselesaikan secara internal melalui mekanisme AD/ART PPRS saja. Kalau tidak puas, selesaikan di pengadilan. Nggak perlu dipolitisir seolah-olah menjadi masalah nasional dengan menyeret-nyeret keterlibatan Kapolri. Masih banyak masalah lebih krusial yang perlu segera diselesaikan Kapolri dan para wakil rakyat di Senayan,” ujar Boy di Gedung DPRD, Selasa (11/2).

Hal itu dikemukakan Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta menanggapi rencana pertemuan DPR, pimpinan Polri bersama segelintir warga yang mengaku didzolimi oleh aparat hukum, pengurus PPRS dan pengelola ITC Mangga Dua, Senin (17/2) pekan depan.

Menurut Boy, kisruh antara segelintir penghuni dan pengelola kawasan ITC Mangga Dua, Graha Cempaka Mas (GCM) dan sejumlah apartemen dan kawasan niaga di Ibukota merupakan rekayasa sekelompok orang demi meraup keuntungan pribadi dan kelompok. Targetnya adalah mengelola keuangan seluruh kawasan apartemen dan niaga berkedok koperasi.

“Untuk mencapai target, aktor intelektual mengadu domba warga, pengurus PPRS dan pengelola dengan menyebar isu serupa yakni penolakan kenaikan tagihan listrik, service charge dan penggelapan pajak,” kata dia.

Dengan begitu, lanjut Boy, segelintir warga penghuni rusun terprovokasi dan membentuk pengurus PPRS tandingan yang tidak memenuhi aturan hukum yang berlaku. Selanjutnya, pengurus PPRS ilegal membentuk wadah koperasi di setiap kawasan yang dikendalikan oleh Induk Koperasi Kelola Kawasan (IK3) se-Indonesia. Jadi, keuangan di kawasan niaga dan rusun di Indonesia nantinya dikelola oleh IK3.

“Melengserkan pengurus yang sah, itu ada aturannya. Begitu pula manajemen pengelolaan rusun diterapkan sesuai aturan. Orang luar tidak perlu ikut campur urusan antara penghuni dan pengurus PPRS,” jelasnya.

Boy juga mengecam tindakan pengerahan ratusan massa asal Mesuji Lampung oleh Saurip Kadi Cs untuk menduduki kawasan GCM yang bertujuan untuk menjatuhkan kepengurusan PPRS yang sah serta mengambil alih pengelolaan rusun.

“Tindakan Saurip Kadi sudah tidak benar. Kalau merasa benar, silakan gugat ke pengadilan. Jangan memaksakan kehendak dengan mengerahkan massa dari luar menduduki GCM. Bisa saja segelintir penghuni yang di belakang Saurip itu karena murni mendukung atau ketakutan,” jelas dia.

Boy menambahkan pengurus PPRS GCM di bawah kepemimpinan Agus Iskandar dan Djoni Tandrianto dipilih sesuai amanat undang – undang. Begitupun pengurus PPRS ITC Mangga Dua, Henry S Tjandra, dipilih sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku. Sehingga pembentukan PPRS tandingan mengatasnamakan dukungan segelintir warga melanggar aturan hukum.

“Pengurus PPRS juga berwenang menunjuk pengelola yang profesional demi mewujudkan pelayanan optimal bagi warga rusun,” pungkas dia.

(St2014)

Sumber: http://tribunrakyat.com/?p=4143

Juga bisa didapatkan di:

Seperti artikel di media Merdeka.com dibawah ini, apakah sudah memakai fakta-fakta dan data-data yang lengkap dan menyeluruh untuk mengambil kesimpulan sehingga beritanya dapat diakui ke-BENAR-annya?

DPRD: Ada aktor intelektual dalam kisruh Graha Cempaka Mas

Reporter : Saugy Riyandi | Selasa, 11 Februari 2014 12:08
DPRD: Ada aktor intelektual dalam kisruh Graha Cempaka Mas
Merdeka.com – Wakil Ketua DPRD DKI, Boy Bernardi Sadikin menduga adanya aktor intelektual yang bermain di dalam konflik antara warga, pengurus Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS) dan pengelola ITC Mangga Dua. Untuk itu, Dia meminta DPR dan Kapolri Jenderal Polisi Sutarman untuk tidak terjebak dalam permasalahan internal di apartemen dan rumah kantor di Ibukota.Pasalnya, aktor intelektual tersebut berusaha menggiring masalah internal menjadi isu nasional yang sangat besar. Sehingga, DPR dan Kapolri diminta turun tangan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

“Persoalan warga ITC Mangga Dua cukup diselesaikan secara internal melalui mekanisme AD/ART PPRS saja. Kalau tidak puas, selesaikan di pengadilan. Nggak perlu dipolitisir seolah-olah menjadi masalah nasional dengan menyeret-nyeret keterlibatan Kapolri. Masih banyak masalah lebih krusial yang perlu segera diselesaikan Kapolri dan para wakil rakyat di Senayan,” ujar Boy di Gedung DPRD, Selasa (11/2).

Hal itu dikemukakan Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta menanggapi rencana pertemuan DPR, pimpinan Polri bersama segelintir warga yang mengaku didzolimi oleh aparat hukum, pengurus PPRS dan pengelola ITC Mangga Dua, Senin (17/2) pekan depan.Menurut Boy, kisruh antara segelintir penghuni dan pengelola kawasan ITC Mangga Dua, Graha Cempaka Mas (GCM) dan sejumlah apartemen dan kawasan niaga di Ibukota merupakan rekayasa sekelompok orang demi meraup keuntungan pribadi dan kelompok. Targetnya adalah mengelola keuangan seluruh kawasan apartemen dan niaga berkedok koperasi.

“Untuk mencapai target, aktor intelektual mengadu domba warga, pengurus PPRS dan pengelola dengan menyebar isu serupa yakni penolakan kenaikan tagihan listrik, service charge dan penggelapan pajak,” kata dia.

Dengan begitu, lanjut Boy, segelintir warga penghuni rusun terprovokasi dan membentuk pengurus PPRS tandingan yang tidak memenuhi aturan hukum yang berlaku. Selanjutnya, pengurus PPRS ilegal membentuk wadah koperasi di setiap kawasan yang dikendalikan oleh Induk Koperasi Kelola Kawasan (IK3) se-Indonesia. Jadi, keuangan di kawasan niaga dan rusun di Indonesia nantinya dikelola oleh IK3.

“Melengserkan pengurus yang sah, itu ada aturannya. Begitu pula manajemen pengelolaan rusun diterapkan sesuai aturan. Orang luar tidak perlu ikut campur urusan antara penghuni dan pengurus PPRS,” jelasnya.

Boy juga mengecam tindakan pengerahan ratusan massa asal Mesuji Lampung oleh Saurip Kadi Cs untuk menduduki kawasan GCM yang bertujuan untuk menjatuhkan kepengurusan PPRS yang sah serta mengambil alih pengelolaan rusun.

“Tindakan Saurip Kadi sudah tidak benar. Kalau merasa benar, silakan gugat ke pengadilan. Jangan memaksakan kehendak dengan mengerahkan massa dari luar menduduki GCM. Bisa saja segelintir penghuni yang di belakang Saurip itu karena murni mendukung atau ketakutan,” jelas dia.

Boy menambahkan pengurus PPRS GCM di bawah kepemimpinan Agus Iskandar dan Djoni Tandrianto dipilih sesuai amanat undang – undang. Begitupun pengurus PPRS ITC Mangga Dua, Henry S Tjandra, dipilih sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku. Sehingga pembentukan PPRS tandingan mengatasnamakan dukungan segelintir warga melanggar aturan hukum.

“Pengurus PPRS juga berwenang menunjuk pengelola yang profesional demi mewujudkan pelayanan optimal bagi warga rusun,” pungkas dia.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, kisruh di kawasan rusun dapat diselesaikan sesuai mekanisme yang ada dalam AD/ART PPRS.

Basuki menduga ada kelompok tertentu yang mencoba menggusur kepengurusan PPRS yang sah demi mencari keuntungan dengan merusak sistem iuran pengelolan lingkungan. Namun, kepengurusan PPRS yang sah hanya dapat dicopot melalui prosedur hukum yang saja.

“Pencopotan pengurus PPRS yang sah mengatasnamakan segelintir orang tidak bisa, harus terpenuhi 50 persen plus satu. Itu pun ada mekanisme dan aturannya jelas. Kalau pengurus rusun di Ibukota dengan mudah dicopot tanpa aturan, Pemprov DKI akan sulit mengontrol, tambahnya.

[war]

tempo-selasa

tempo-selasa2 tempo-senin tempo-senin2

10 Februari 2014
Pengelolaan Apartemen Banyak Bermasalah

Aria W. Yudhistira

KATADATA | Donang Wahyu

KATADATA – Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) DKI Jakarta mencatat banyak terjadi permasalahan yang terjadi di sektor properti. Dari 540 kasus yang ditangani BPSK selama 2013, sekitar 40 persennya merupakan kasus sengketa di sektor ini. Sebagian besar permasalahan terjadi di apartemen.

“Mayoritas masalah tidak terselesaikan. Ini ibarat bom waktu yang siap meledak, dan yang rugi semuanya,” kata Ketua BPSK DKI Jakarta Parulian Tambunan kepada Katadata di Jakarta, Kamis (6/2).

Parulian mengatakan jika tidak terselesaikan dapat merugikan perkembangan industri properti di Tanah Air. Apalagi, Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta punya rencana membangun banyak rumah susun hingga beberapa tahun ke depan.

Sengketa yang antara penghuni dengan pihak pengembang banyak terjadi terutama dalam pengelolaan apartemen. Sumber konflik antara lain soal tarif listrik, iuran pemeliharaan lingkungan (IPL), perparkiran, hingga pembentukan Perhimpunan Pengurus Rumah Susun (PPRS) yang dinilai sarat kepentingan pengembang.

Parulian mencontohkan banyak penghuni melaporkan kenaikan tarif listrik yang dilakukan secara sepihak. Padahal pihak pengelola tidak memiliki izin untuk menjual listrik curah. “Akibatnya ada penghuni yang aliran listriknya diputus karena menolak kenaikan,” ujarnya.

Kemudian yang juga dikeluhkan penghuni adalah soal perparkiran. Dia mencontohkan apartemen Kalibata Residence yang tempat parkirnya sangat minim sehingga penghuni kesulitan memarkir kendaraannya. “Ini kan aneh, penghuni susah cari parkir tapi disuruh bayar,” kata Parulian. “Termasuk keluhan soal keamanan. Misalnya pembunuhan yang terjadi beberapa waktu lalu.”

Namun anehnya, kata Parulian, pihak PPRS yang seharusnya dapat mewakili kepentingan penghuni justru lebih menyuarakan kepentingan pengembang. “PPRS kan yang bentuk penghuni tapi mau ketemu tidak boleh. PPRS lebih galak dari penghuni. Ini aneh dan hanya terjadi di Indonesia.”

Belum lagi soal pengelolaan keuangan yang tidak transparan karena tidak ada laporan yang sudah diaudit. Padahal, kata dia, jumlah uang tersebut sangat besar karena meliputi iuran penghuni, hingga pemasukan yang berasal dari parkir dan penyewaan ruang di atas lahan milik bersama.

“Ini menyangkut uang miliaran hingga triliunan rupiah, makanya pengembang tak mau kehilangan,” kata dia. “Sektor ini terlalu banyak gula, jadi banyak yang bermain.”

BPSK sudah berusaha untuk menyelesaikan persoalan ini, namun tidak ada itikad baik dari pihak pengembang. Mereka menolak untuk meneruskan penyelesaian sengketa hingga ke tahap arbitrase. “Pola ini sepertinya dipakai oleh banyak pengembang,” tutur Parulian. “Padahal apa yang disengketakan itu bisa berujung pada kasus pidana.”

Kepala Bidang Pemantauan dan Evaluasi Perumahan Formal Kementerian Perumahan Rakyat, Soraya mengatakan pihaknya menerima banyak pengaduan dari penghuni apartemen. Namun pemberian sanksi hanya bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. “Kami hanya bisa melakukan pendampingan dan sosialisasi cara-cara pengelolaan hunian oleh warga,” kata dia.

Hal sama dikatakan Sudaryatmo, Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), yang menilai Pemda DKI Jakarta gagal menyelesaikan sengketa penghuni dan pengembang. “Kalau dilihat dari beberapa keluhan, Dinas perumahan gagal menjalankan fungsi mediasi.”

YLKI mencatat sepanjang 2013, terdapat 121 pengaduan di sektor properti dari total 954 pengaduan konsumen yang masuk ke YLKI. Jumlah kasus di sektor properti tersebut meningkat 73 persen dari 70 pengaduan pada 2012. “Paling banyak pengaduannya berasal dari penghuni apartemen,” kata Vita Ryandini, pengurus harian YLKI.

Laporan: Nina Rahayu, Desy Setyowati

Sumber: http://www.katadata.co.id/1/1/news/pengelolaan-apartemen-banyak-bermasalah/1124/

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s